News Peristiwa

Dikunjungi Anggota Komisi IX DPR-RI, Wagub Yansen Paparkan Masalah Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Pelangi Utara, TARAKAN – Jajaran Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar pertemuan di Ruang Pertemuan Swissbel Hotel Tarakan pada Senin (12/04/2021).

Diiungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Anshory Siregar yang datang bersama 12 rekan sejawatnya, termasuk Hasan Saleh anggota DPR-RI Komisi IX yang berasal dari Daerah Pemilihan Kaltara. Kunjungan kerja komisi yang memiliki tugas dan fungsi legislatif pada bidang kesehatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran yang telah dikucurkan pada 2020 lalu. Termasuk anggaran pada 2022 mendatang.

“Salah satunya bagaimana pelaksanaan vaksinasi dan imunisasi yang sudah dan akan dilakukan. Termasuk ingin mengetahui sejauh mana vaksinasi untuk tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik di Kaltara ini,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya berharap vakinasi bagi lanjutan usia (lansia) perlu ditingkatkan hingga mencapai 100 persen dari jumlah yang ada.

“Intinya paling tidak hal-hal yang paling dasar, apa yang wajib dibangun di Kaltara yang merupakan provinsi termuda ini. Misalnya kita akan usahakan BLK, karena Kaltara ini kan daerah perbatasan,” tukasnya.

Sementara itu Gubernur Kaltara, Drs Zainal Arifin Paliwang M,Hum yang diwakili Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Dr Yansen TP M,Si memaparkan, masalah kesehatan di Kaltara masih menjadi tantangan, terlebih dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Wagub Yansen menjelaskan, hingga 10 April 2021 berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, tercatat total kasus konfirmasi positif Covid-19 mencapai 11.375 orang. Dimana sebanyak 10.035 orang atau sebesar 89,7 persen dinyatakan sembuh dari paparan Covid-19. Sementara 1,6 persen dari total konfirmasi positif atau sebanyak 182 orang meninggal.

Untuk menyikapinya, Pemprov Kaltara telah melaksanakan upaya strategis dalam penanganan Covid-19. Baik strategi preventive melalui pembatasan pergerakan masyarakat, penerapan gaya hidup sehat serta mengikuti arahan pemerintah melalui strategi 3T (testing, tracing, dan treatment) sebagai langkah akurat, dalam penanganan Covid-19. Serta strategi peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan kecepatan penanganan.

Baca Juga :  Komisi III DPRD Samarinda Dukung Wacana Proyek RTH 

“Kaltara memiliki 17 pos terpadu dalam hal pembatasan pergerakan masyarakat. Melalui pemberlakuan pengawasan protkol di jalur-jalur lintas keseharian masyarakat. Salah satunya yaitu pos terpadu check point kilometer 57 (Perbatasan Tanjung Selor-Berau),” ujarnya.

Pemantauan dan pengawasan juga dilakukan pada pintu masuk pelabuhan dan bandara di wilayah kabupaten kota. Selain itu, pemberian edukasi dan sosialisasi hingga penertiban penerapan protokol kesehatan oleh aparat juga masiv dilaksanakan di Provinsi Kaltara.

“Tak terkecuali penerapan protokol kesehatan pada kegiatan pemerintahan atau kemasyarakatan. Serta dilakukannya upaya pencegahan penularan melalui disenfaksi pusat-pusat layanan masyarakat. Seperti pasar, rumah ibadah, dan tempat umum lainnya,” urai Wagub Yansen.

Pun Pemprov Kaltara berkomitmen dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warga Kaltara, dengan memberikan perlindungan secara semesta atau secara keseluruhan kepada masyarakat yang belum terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS), baik sebagai peserta mandiri ataupun yang ditanggung oleh APBN, didaftarkan melalui anggaran daerah.
Tak lupa, mantan Bupati Malinau Dua Periode ini juga memaparkan bidang ketenagakerjaan yang turut menjadi prioritas pembangunan Bumi Benuanta, dengan Visi Provinsi Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera di masa kepemimpinannya.

Visi tersebut dijelaskan Wagub Yansen, diwujudkan melalui 14 misi yang dirangkum dalam 10 program strategis. Pada misi ketiga yaitu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan pendidikan wajib belajar 16 tahun.

“SDM yang berkualitas ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi. Pada 2020 IPM Kaltara masih berada dalam level tinggi dengan angka sebesar 70.63,” katanya.

Pandemi Covid-19 yang melanda pun berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, yang secara tidak langsung mempengaruhi naiknya angka pengangguran. Termasuk di Kaltara.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, tercatat ada 707 orang pekerja formal yang dirumahkan akibat dampak pandemi Covid-19. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, jumlah angkatan kerja di Kaltara pada tahun 2020 mencapai 369.526 orang.

Baca Juga :  Komisi III DPRD Samarinda Berikan Solusi Mengatasi Antrean SPBU

“Dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,97 persen. Meskipun angka ini masih berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar 7,07 persen. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif menjadi prioritas Pemprov Kaltara,” bebernya.

Menurutnya, peran BLK menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan SDM yang berkualitas dan siap pakai dalam menghadapai era globalisasi dan bonus demografi pada tahun 2030.

Selain itu, Wagub Yansen juga memaparkan progres pelaksanaan program Bangga Kencana, terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kaltara. Saat ini, pihaknya masih terus berkoordinasi antarpihak terkait. Baik pada tingkat provinsi, maupun tingkat wilayah kabupaten kota.

Program Bangga Kencana sendiri pada Tahun 2020 lalu mendapatkan kucuran anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 600 Juta. Alhasil, dengan suntikan dana tersebut,
“Keberhasilan ini digambarkan dengan keadaan jumlah penduduk usia produktif cukup besar mencapai 69,95 persen. Ini merupakan peluang bagi Provinsi Kaltara,” sebutnya.

Untuk itu Pemprov Kaltara berupaya memastikan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya. Sehingga provinsi ke-34 ini bisa berubah, maju dan sejahtera.

“Saya minta kepada pimpinan unit satuan kerja perangkat daerah maupun lembaga yang hadir pada kegiatan ini, agar dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan terperinci sebagai masukan kepada Tim Komisi IX DPR RI yang kemudian dapat diimplementasikan menuju Kaltara yang berubah maju dan sejahtera,” pinta Yansen.
Pada acara pertemuan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr Yansen TP M,Si bersama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Kaltara Datu Iqro Ramadhan beserta sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltara
(KOM/PU1)

About the author

pelangiutara

Pelangiutara.com menyajikan berita terbaru seputar Ekonomi, Livestyle, Olahraga, Berita Hangat, Live Streamming, Informasi tersaji 24 jam, dapat dinikmati melalui desktop, laptop hingga beragam gadget atau perangkat mobile lainnya.

Add Comment

Click here to post a comment