TARAKAN- Zainal Arifin Paliwang dan Yansen TP terus digelorakan bersama seluruh stakeholder guna Sinergitas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bersama anggota DPR RI dan DPD RI, khususnya daerah pemilihan (dapil) Kaltara. Seperti yang dilakukan bersama anggota DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus dan senator DPD RI asal Kaltara Marthin Billa, melakukan diskusi pembangunan Kaltara berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam pertemuan di kota Tarakan pada Jumat 16 April 2021.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memaparkan sejumlah program kerjanya bersama Yansen TP sebagai Wakil Gubernur Kaltara periode 2021-2024,sambil menyantap makan malam bersama dengan suasana santai. Lain halnya Deddy Sitorus maupun Marthin Billa menyampaikan sumbangsih gagasan serta upayanya untuk bersama-sama membangun Kaltara ke arah lebih baik.
“Inti dari pertemuan ini adalah untuk menyatukan persepsi dan pikiran kita bersama. Tujuannya tidak lain, yaitu bagaimana Kaltara ini bisa lebih baik ke depannya,’ kata Gubernur Zainal.
Deddy Sitorus berpesan membangun suatu daerah termasuk Kaltara harus berada dalam suatu perencanaan yang terintegrasi dengan baik.
“Semuanya harus dimulai dari tata ruang, dan bagaimana sinkronisasinya dengan tata ruang daerah baik per kabupaten kota maupun tingkat nasional. Sehingga kita tahu sumber daya apa yang kita punya dan saling terkoneksi satu sama lain,” ujarnya usai pertemuan tersebut.
Lanjut politisi PDIP tersebut, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), provinsi maupun kabupaten kota di Bumi Benuanta tidak terpisahkan.
“Misalnya nasional kerjakan jalan di mana, provinsi di mana, kabupaten di mana, dana desa di mana. Sehingga semuanya terintegrasi. Makanya kita harus berangkat dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya,” jelas Deddy Sitorus.
Ia meminta agar Pemporv Kaltara memiliki perencanaan yang bersifat makro, guna memudahkan wakil rakyat dapil Kaltara di Gedung Senayan untuk menrealisasikan program-program daerah tersebut melalui kementerian-kementerian terkait.
“Prinsipnya harus bersingergi dalam hal kewenangan dengan penganggaran pembiayaan. Harus menjadi satu kesatuan. Artinya kolektiflah, sehingga sumber dayanya juga kolektif,” tuturnya.
“Kita akan terus mengkonekan dengan pemerintah di pusat, baik melalui DPR RI maupun kementerian-kementerian, termasuk di Istana,” tambah Deddy Sitorus. (Pu/ist/jw**)
Add Comment