Pelangi Utara – Kasus korupsi suap dan gratifikasi yang sedang disoroti oleh publik di kritisi oleh Angkasa Jaya Djoerni selaku ketua Komisi III DPRD. Kasus korupsi yang dilakukan oleh 11 orang itu dibekuk oleh KPK melalui OTT (operasi tangkap tangan). Angkasa Jaya menyatakan hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan dari DPRD setempat.
Ia mengatakan, sebagai DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan, seharusnya mempunyai kewenangan dalam mengkontrol jalannya pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu, perlunya kekuatan yang seimbang antara kepala derah dan DPRD-nya. Jika salah satunya lemah atau dominan, maka berakibat koordinasi yang tidak saling kontrol.
Ia menambahkan, perilaku kritis sudah seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dari pemerintahan. Ia mengaku jika dirinya selalu memberi kritik kepada pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Angkasa Jaya juga menyebutkan bahwa saat agenda kunjungan DPRD PPU ke Samarinda, ia mengatakan bahwa tidak ada pembahasaan APBD di PPU sampai tuntas karena langsung dikeluarkan peraturan kepala daerah (Perkada). Menurutnya, DPRD PPU setempat telah banyak melakukan kelalaian dan sistem kerja yang sangat kendur. Setelah Perkada keluar, tidak ada lanjutan untuk pengesahan kembali. Anggaran tersebut malah langsung dibelanjakan.
Padahal menurutnya, DPRD memiliki hak interpelasi untuk keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah. Karena anggaran merupakan hal yang krusial dan menyangkut hak banyak orang serta berdampak luas kepada masyarakat.
Pihaknya berharap, hal tersebut dapat menjadi pembelajaran diseluruh kabupaten/ kota dalam menjalankan tugas sesuai amanahnya dan lebih cermat dalam melakukan tindakan pengawasan. (Pu/ist/jw)
Add Comment