Pelangi Utara – Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Polder Air Hitam oleh pemerintah Kota Samarinda membuat seluruh pedagang di sana melakukan pengaduan dengan datang ke DPRD Kota Samarinda. Audiensi ini digelar di Ruang Utama Gedung DPRD Samarinda pada Kamis (10/03/2022).
35 PKL melakukan audiensi dengan beberapa jajaran DPRD Kota Samarinda yaitu adanya perwakilan dari Komisi I, II, III, IV. Rapat ini dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah dan hanya boleh 10 orang perwakilan termasuk koordinator PKL Polder Air Hitam, yaitu Mis Heldy Zahri yang masuk ke ruang rapat lalu sisa rombongan PKL menunggu di luar ruang rapat. Dalam terjalankannya audiensi tersebut, Mis Heldy Zahri meminta para PKL Polder Air Hitam dapat dipertemukan dengan pemkot Samarinda.
“Kami meminta agar Pemkot Samarinda dapat memfasilitasi tempat alternatif lainnya untuk PKL Polder Air Hitam sehingga dapat segera berjualan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kemanusiaan dan keadilan,” ungkap Heldi.
Para PKL Polder Air Hitam meminta kepastian tempat atau alternatif tempat untuk berjualan sesuai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
“Secepatnya agar PKL Polder Air Hitam bisa segera memenuhi kebutuhan hidup di tengah kesulitan ekonomi dan ketakutan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung,” pintanya.
Di samping itu, PKL Polder Air Hitam juga mengharapkan pemkot Samarinda dapat memberi sarana untuk berjualan seperti gerobak, meja beserta kursi. Heldy juga menyebutkan bahwa setelah dilakukannya penertiban terhadap PKL, pemkot Samarinda dapat memberikan binaan maupun pendampingan untuk meningkatkan ekonomi dan menjadikan Usaha Kecil Menengah (UKM).
“Karena 80 persen PKL di Polder Air Hitam itu berstatus janda dan memiliki tanggungan serta bergantung hidup dengan berdagang di areal polder itu,” tuturnya.
Kemudian disebutkan juga, PKL meminta setelah dilakukannya perbaikan, untuk PKL yang lama dan warga di sana diprioritaskan jangan sampai ada warga luar yang masuk dan diprioritaskan. Eko Suprayetno selaku Plh Asisten I pemkot Samarinda menanggapi hal ini dengan memahami kondisi para pedagang yang dikenakan dampak dari adanya penertiban tersebut.
“Karena ini sudah aturannya dan akan dibangun, ditata kembali maka PKL harus mentaatinya,” pungkasnya.
Ia mengapresiasi para PKL yang telah membongkar warungnya dan mau mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemkot Samarinda. Pihaknya juga meminta nama-nama PKL yang tulis pada audiensi yaitu sebanyak 50 orang untuk di validasi ulang dan diserahkan kepada pemkot.
“Usulan itu akan menjadi bahan pertimbangan dan akan kami sampaikan kepada Wali Kota Samarinda untuk menindaklanjuti,” ujarnya. Namun, semua putusan ada ditangan Walikota Samarinda, dalam hal ini DPRD Kota Samarinda hanya menjadi wadah aspirasi PKL saja.
“Semua permintaan seperti fasilitas alternatif, rombong atau gerobak pun akan kami sampaikan ke pimpinan. Kami tidak memberikan keputusan,” kata Eko.
Muslimin selaku Sekretaris Dispora Samarinda menyebutkan bahwa PKL ini pastinya akan terakomodir, untuk saat ini hanya perlu mengikuti aturan yang telah dibuat nantinya permasalahan ini akan diteruskan juga ke Walikota.
Muhamad Novam Syahronie Passie selaku anggota komisi III DPRD Kota Samarina mengharapkan adanya dari dampak penertiban ini diperhatikan oleh Pemkot Samarinda untuk sesegera mungkin mencari dan menemukan solusi serta PKL juga dapat berkomitmen dan menunggu pembangunan. Untuk sementara ini memang perlu dicarikan alternatif untuk PKL berjualan.
“Semua permintaan seperti fasilitas alternatif, rombong atau gerobak pun akan kami sampaikan ke pimpinan. Kami tidak memberikan keputusan,” kata Eko. (Pu/ist/sal*auf)
Add Comment