Masalah Banjir Kota Samarinda, Pemerintah Pusat dan Provinsi Diminta Tidak Menutup Mata

Pelangi Utara – Novan Syahronny Pasie, anggota Komisi III DPRD Samarinda, menyebut dana yang dikucurkan melalui APBD Samarinda untuk penanggulangan banjir di ibu kota Provinsi Kaltim itu tidak sedikit. Syahronny meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov Kaltim) Kaltim tidak mengabaikan penanganan banjir di Tepian

“Pemprov Kaltim juga harusnya bersinergi terkait persoalan banjir ini. Termasuk, upaya penanggulangan limpasan air dari wilayah Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Meskipun telah menginvestasikan sejumlah besar uang, banjir terus menjadi gangguan bagi penduduk ‘Kota Peradaban’. Selain itu, saat hujan deras, tempat penampungan air tidak mencukupi karena pemindahan lahan untuk pemukiman.

“BWS (Badan Wilayah Sungai, Red) selaku badan vertikal Kementerian PUPR itu mengatakan kalau tahun 2027 tidak ada normalisasi lagi itu sudah habis. Tidak ada lagi fungsinya Benanga,” jelasnya.

Syahronny juga menyatakan, pihaknya telah menyusun strategi untuk menghadapi pemerintah pusat terkait penanggulangan banjir Samarinda. Khususnya untuk mencegah sedimentasi di Waduk Benanga.