Pelangi Utara – Wali Kota Samarinda, Andi Harun mempunyai program dalam penataan dan pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda agar lebih tertata dan nyaman. Namun di sisi lain, penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) memicu kontra bagi pelakunya.
Penggusuran yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda dinilai tidak humanis, seperti yang disebut oleh Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik, secara penuh tidak setuju dengan aksi ini karena dapat menghilangkan hak-hak hidup masyarakat dalam aktivitas jual beli tersebut.
“UMKM yang sudah tumbuh mandiri saja digusur, bagaimana menciptakan pelaku usaha baru yang begitu banyak,” ujar Rofik.
Sementara itu, Angkasa Jaya Djoerani selaku Ketua Komisi III DPRD Samarinda berpendapat, PKL juga merupakan bagian dari UMKM yang seharusnya bisa diatur agar bisa masuk ke dalam program pemerintah untuk diakomodir.
“Saya kira PKL itu kan tidak masuk dalam program Pemkot, kalau ditertibkan pasti harus ada solusinya yang disediakan oleh Pemkot Samarinda,” ungkap Angkasa
DPRD Samarinda berharap masalah ini bisa diatur oleh Pemkot dengan menyediakan tempat alternatif sebelum melakukan penggusuran dengan memanfaatkan aset-aset Pemkot yang tidak terpakai untuk membantu usaha PKL yang digusur.
Add Comment