Pelangiutara.com – Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) diselenggarakan DPRD Samarinda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Samarinda untuk membahas KUA tahun anggaran 2023.
Rapat membahas pendapatan daerah awal yang awalnya senilai 536 miliar meningkat 22 persen menjadi lebih dari 600 miliar ketika program pro-bebaya dibahas.
Markaca, salah satu anggota Komisi III DPRD Samarinda, mengatakan program pro bebaya ini merupakan program yang luar biasa, apalagi karena merupakan program baru.
Menurutnya, banyak komentar dan pesimisme juga wajar, tetapi kita harus menggantungkan cita-cita kita di langit.
“Karena kita harus menghargai aspirasi kita, dan saya tidak menghargai jika walikota tidak memiliki cita-cita”, katanya.
Markca kemudian mengungkapkan optimismenya bahwa setidaknya 80 persen program tersebut dapat dilaksanakan, dan optimismenya tidak lepas dari perhitungan ilmiah yang ada.
Selain itu, Markca juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan pemerintah kota dalam penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disebutkan pula bahwa sektor yang menghasilkan PAD berasal dari sektor pajak.
“Pembaruan PAD ini menjadi tanggung jawab Walikota, yang nantinya akan diterapkan di daerah sebagai pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Samarinda,” ujarnya. Program
Pro Bebaya kemudian dikenal sebagai program Kedir yang dimodifikasi dan hanya ada dua di Indonesia, dengan 100 juta euro untuk pengembangan setiap RT.
Markaca, bagaimanapun, mengatakan bahwa program Pro Bebaya sejak awal memiliki sisi baik dan buruk dan hal yang sama terjadi di Kedir.
“Tapi yang jelas saya mengapresiasi Walikota Samarinda dan jajarannya, yang terus bekerja dan berjuang dengan tenaga dan semangat,” ujarnya.
Markaca berharap jika program Pro Bebaya ini dilaksanakan, juga dapat menjangkau masyarakat kelas bawah.
“Alasannya, sebelumnya ada masyarakat yang ingin melakukan perbaikan melalui APBD, namun setelah bertahun-tahun menunggu, tidak terlaksana, karena jelas usulan kelurahan Samarinda 59 adalah 10 miliar, hampir 15 miliar. , sedangkan perusahaan 1 triliun PUPR tidak bertanggung jawab atas anggaran pembangunan.” dia melanjutkan.
Markaca juga menambahkan bahwa seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil jika dapat bermanfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya.
Add Comment