Pelangiutara.com – Laporan pelaksanaan anggaran 2022 dan program kerja dukungan APBD 2023 dibahas dalam rapat koordinasi antara Komisi IV DPRD Samarinda dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda.
Deni Hakim Anwar selaku Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda melaporkan, jumlah uang yang diterima Disdik berdasarkan peraturan tersebut adalah 20 persen dari APBD.
“Jadi anggaran Disdik sebesar Rp 643 miliar dikatakan sudah mencapai 64 persen,” kata Deni.
Berdasarkan keseluruhan anggaran, Deni mengatakan 80 persen merupakan belanja modal, seperti biaya sekolah reguler untuk membayar gaji guru dan insentif lainnya.
“Sisanya 20 persen untuk biaya guru honorer dan pembangunan fisik lainnya,” katanya.
Anggaran Disdik dapat dibelanjakan lebih banyak untuk belanja rutin, sedangkan untuk pembangunan fisik dinilai kecil dan bergantung pada dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp8 miliar pada 2022 dan sekitar Rp10 miliar dari APBD.
Dia kemudian mengingatkan Disdik bahwa dia memprioritaskan membayar guru, biaya dan bisnis lainnya.
“Karena ada masalah dalam pembayaran guru honorer BKAD Samarinda karena ada masalah teknis dalam aturan,” katanya.
Lanjut pihaknya, pihak sekolah tidak lagi memungut biaya untuk membeli seragam dan buku, apalagi jika terpaksa.
“Kami meminta agar dana yang tersedia dilibatkan agar kejadian ini tidak terulang lagi setiap tahun,” katanya.
Perubahan anggaran APBD 2022 juga kekurangan sekitar 15 miliar lagi untuk insentif guru.
“Dana yang diterima seharusnya 66 miliar , tetapi anggaran APBD Murni hanya 51 miliar. Karena itu mereka meminta sisanya dimasukkan ke dalam APBD Perubahan”, jelas Deni.
Berdasarkan hasil APBD Perubahan rapat koordinasi, diketahui bahwa pelaksanaan dan pelaksanaan Disdik Samarinda berjalan dengan sangat baik, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing sekolah.
Add Comment