Pelangiutara.com – Pada 16 Agustus, ratusan sopir truk menggelar aksi demo di kantor Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Dishub Samarinda,
Hal ini dipicu oleh kebijakan baru yang mengharuskan setiap truk lulus uji KIR untuk mendapatkan kartu bahan bakar 2.0. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Syahri yang mendukung Dinas Perhubungan mewajibkan uji KIR bagi seluruh pengemudi truk.
Baginya, penekanannya bukan pada bahan bakar solar, tetapi pada cara mengemudikan truk yang bekerja.
Dia kemudian melanjutkan bahwa itu bukan karena dia tidak profesional dengan pengemudi truk, ini tentang keselamatan.
“Kecelakaan sering terjadi karena kecerobohan atau kurangnya pengujian K3,” tambahnya.
Di sisi lain, menurut dia, kebijakan kartu BBM akan menguntungkan PAD Samarinda melalui pajak yang mereka bayarkan. Ia mencontohkan adanya truk palsu yang mengantre selama ini.
Muhammad Syahri ingin distribusi solar bersubsidi tepat sasaran. Jadi, dia yakin dengan aturan baru ini, dia bisa mengetahui keberadaan truk tak beraturan, terutama keberadaan truk yang kerap berhenti di beberapa SPBU.
Add Comment