Pelangi Utara – Penetapan jadwal selama sebulan sudah menjadi agenda rutin rapat pimpinan DPRD Samarinda. termasuk isu-isu yang dibahas oleh beberapa anggota pimpinan dan mereka yang hadir. Mereka hanya membicarakan beberapa item pada jadwal yang mungkin berubah bulan ini. Reses, atau saat pejabat terpilih bekerja di luar gedung untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihannya yang berbeda, adalah salah satunya (Dapil). Sehingga mereka dapat memahami dan memenuhi kebutuhan konstituen mereka.
Sidang ketiga harus berakhir pada 19 September, sebagaimana disepakati pada pertemuan sebelumnya. Namun karena pengurangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), agenda tersebut harus ditunda. DPA dari Pemkot Samarinda melalui sekretariat dewan belum dipublikasikan, menurut informasi terakhir. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi, menegaskan partainya harus menjalankan operasionalnya sesuai aturan. Namun, hanya karena mereka kekurangan anggaran bukan berarti mereka tidak mau jatuh.
“Tapi kami memang harus bekerja sesuai dengan aturannya. Sedangkan penggunaan anggaran itu harus menyesuaikan dengan DPA,” tegasnya.
Agenda reses sudah ditetapkan pada 19 September pada pertemuan sebelumnya. Akibatnya, harus dijadwal ulang dan dirapatkan kembali.
“Kesepakatannya pada Oktober awal, tapi ini masih tentatif (bisa berubah). Yang pasti kami hanya menyesuaikan aturannya saja,” ungkapnya.
Namun, jika DPA dikurangi, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjamin waktu reses tidak akan terlalu lama. Ia juga berharap agar jadwal reses tidak berubah lagi ke depannya. Karena penting bagi pihaknya untuk mendengar langsung keinginan masyarakat, agenda ini.
Add Comment