Pelangiutara.com – Komisi IV DPRD Samarinda melakukan hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda.
Dalam rapat tersebut, banyak hal yang dibahas, khsusnya mengenai kesejahteraan guru.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menjelaskan, setidaknya ada 120 sekolah inklusi yang melayani anak berkebutuhan khusus.
Namun, tenaga pendidiknya sendiri tidak mendapatkan upah yang cukup atas pengabdiannya. Sebagian besar penghasilan tenaga pendidik tersebut didapat dari nilai sukarela pada sekolah swasta.
Ia mendorong Pemerintah Daerah dapat memperhatikan pendapatan guru tersebut yang jauh dari upah standar.
Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan guru dalam meningkatkan kualitas pendidikannya, khsususnya di Samarinda.
“Jadi di tahun 2023 nanti kita akan mencari prioritasnya. Kita tahu anggaran itukan selalu tidak mencukupi, jadi kita buatkan skala prioritasnya,” pungkasnya.
Add Comment