Jakarta, Pelangi Utara – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat menegaskan partainya tegas menolak penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Sebab rakyat yang ia temui di berbagai pelosok negeri juga menolak penundaan pemilu.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya di hadapan ribuan pengurus dan kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
“Mencermati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menghentikan tahapan pemilu hingga 2025 mendatang, tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita,” kata AHY.
Ketum Partai berlambang mercy ini pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di negeri kita dan apakah ini sebuah kebetulan belaka karena keputusan menunda pemilu tersebut hadir setelah isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga kontroversi sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.
“Kami mencermati wejangan dari Ketua Majelis Tinggi kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa bangsa ini tengah diuji, banyak godaan. Karena itu jangan ada yang bermain api, terbakar nanti,” tegasnya mengingat penyampaian SBY.
Untuk itu, AHY mengajak menyelamatkan konstitusi dan demokrasi dengan mendengarkan suara rakyat dengan segenap hati.
Memang, lanjutnya, saat ini banyak orang takut bicara, banyak yang takut ditangkap jika berseberangan dengan sikap penguasa. Tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip dan menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat pasti berani untuk bersuara lantang.
“Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan pemilu 2024,” ucapnya.
Jika pun pemilu 2024 dipaksakan ditunda, dia pun bertanya lalu siapa yang akan memimpin negeri dan rakyat Indonesia nanti? Karena sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober 2024.
“Pertanyaannya begini, apa iya ada Plt Presiden? Apa iya akan ada ratusan Plt Anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota?” tanyanya.
Kalau di negara ini ada Plt Presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan bekerja selama dua hingga tiga tahun, betapa kacaunya dan chaos-nya situasi nasional kita.
“Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republik. Karena, semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat. Tanpa pemilu yang demokratis,” ungkapnya.
Artinya, sebut suami Annisa Pohan ini, tidak memiliki legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah dan juga tidak halal.
Saat ini, lanjutnya lagi, juga sedang menunggu proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Januari lalu, akunya, bersama tujuh pemimpin partai politik lainnya telah menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Menurutnya, sistem proporsional terbuka adalah produk dari kemajuan kualitas demokrasi. Sistem ini, memungkinkan setiap warga negara yang memiliki hak dipilih untuk bersaing secara sehat. Membangun hubungan kepercayaan dengan konstituennya masing-masing.
“Lalu bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih, terbuka ruang untuk mengenali langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya. Tidak seperti membela kucing dalam karung!” katanya.
Jika ada keinginan untuk melakukan perubahan dalam sistem pemilu di masa depan, tentu saja dimungkinkan. Tentu juga harus dalam koridor dan aturan yang berlaku. Tapi dengan tegas ia meminta agar jangan mengubah aturan yang sangat fundamental sifatnya saat tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan.
“Ibaratnya begini, kalau dalam sepak bola, apa boleh kita mengubah aturan offside di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung?” tanyanya. Bila itu terjadi maka bisa muncul kekacauan. (PU3)
Add Comment